Daftar Isi
- 1. BERAPA BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN?
- 2. JIKA ANAK HAMIL DI LUAR NIKAH, APA OTOMATIS DAPAT DISPENSASI?
- 3. SIAPA YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN?
- 4. DIAJUKAN KE PENGADILAN MANA?
- 5. DOKUMEN APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN?
- 6. APA YANG TERJADI SETELAH PERMOHONAN DIDAFTARKAN?
- 7. ANAK DAN CALON PASANGAN PERLU HADIR?
- 8. APAKAH ORANG TUA BOLEH MEMAKSA ANAK MENIKAH?
- 9. JANGAN MENCOBA MENIKAH SECARA DIAM-DIAM
- 10. CONTOH KASUS
- JANGAN TUNGGU TERLALU LAMA
Mojokerto lintaswarta.com kasus kehamilan anak di luar perkawinan tentu menjadi persoalan yang berat bagi keluarga. Selain menyangkut kondisi anak dan masa depan calon bayi, orang tua juga harus memahami prosedur hukum perkawinan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah ketika keluarga ingin segera menikahkan anak, tetapi KUA menolak pencatatan perkawinan karena calon pengantin belum mencapai usia minimum perkawinan.
Lalu, apakah berarti anak tidak dapat menikah?
Tidak selalu. Ada mekanisme hukum berupa permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.
1. BERAPA BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN?
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.
Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, perkawinan dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Ketentuan ini juga menjadi dasar diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. ([JDIH Mahkamah Agung RI][1])
Jadi, KUA bukan memberikan dispensasi.
KUA menjalankan fungsi pencatatan perkawinan sesuai ketentuan. Apabila persyaratan usia belum terpenuhi, keluarga dapat menempuh prosedur dispensasi melalui pengadilan.
2. JIKA ANAK HAMIL DI LUAR NIKAH, APA OTOMATIS DAPAT DISPENSASI?
Tidak otomatis.
Kehamilan di luar perkawinan dapat menjadi salah satu keadaan yang dijelaskan dalam permohonan, tetapi keputusan tetap berada pada hakim setelah memeriksa perkara dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta keadaan konkret yang diajukan.
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menekankan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. ([JDIH Mahkamah Agung RI][2])
Karena itu, jangan berpikir:
“Anak sudah hamil, pasti pengadilan mengabulkan.”
Yang benar adalah permohonan harus diajukan dan diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan.
3. SIAPA YANG MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN?
Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin pada prinsipnya adalah orang tua atau wali anak.
Mahkamah Agung menjelaskan bahwa anak yang akan menikah tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut. ([JDIH Mahkamah Agung RI][3])
Artinya, jika anak masih di bawah usia perkawinan, orang tua/wali perlu memahami prosedur pengajuan permohonan tersebut.
4. DIAJUKAN KE PENGADILAN MANA?
Untuk calon mempelai yang beragama Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama.
Untuk yang beragama selain Islam, pada prinsipnya diajukan ke Pengadilan Negeri. ([Badilag][4])
Jadi, setelah memperoleh informasi atau surat penolakan dari KUA karena persoalan usia, keluarga dapat mempersiapkan permohonan dispensasi sesuai kewenangan pengadilan.
5. DOKUMEN APA YANG PERLU DIPERSIAPKAN?
Secara umum, dokumen administrasi menjadi bagian penting dalam permohonan dispensasi kawin.
Antara lain dapat meliputi:
✅ KTP orang tua/wali
✅ Kartu Keluarga
✅ Akta kelahiran anak
✅ Ijazah terakhir anak
✅ Identitas dan status pendidikan anak
✅ Dokumen calon pasangan
✅ Surat penolakan dari KUA apabila ada
✅ Dokumen pendukung keadaan yang menjadi alasan permohonan
✅ Surat permohonan dispensasi kawin
✅ Dokumen lain sesuai persyaratan pengadilan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur persyaratan administrasi dan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Dalam praktik peradilan, kelengkapan administrasi diperiksa sebelum perkara dapat diproses. ([Badilag][5])
Catatan: persyaratan teknis dapat bergantung pada pengadilan tempat perkara diajukan, sehingga sebaiknya diperiksa kembali sebelum pendaftaran.
6. APA YANG TERJADI SETELAH PERMOHONAN DIDAFTARKAN?
Setelah permohonan diterima dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, perkara akan diperiksa oleh pengadilan.
Dalam perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya melihat alasan orang tua ingin menikahkan anak.
Hakim juga akan menggali kondisi anak, calon pasangan, kesiapan perkawinan, serta berbagai keadaan yang relevan dengan kepentingan terbaik bagi anak. ([Mahkamah Agung][6])
Karena itu, orang tua dan anak harus mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan secara jujur dan konsisten.
7. ANAK DAN CALON PASANGAN PERLU HADIR?
Dalam pedoman pemeriksaan dispensasi kawin, kehadiran pihak-pihak tertentu sangat penting.
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur pemeriksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, serta orang tua/wali dalam kondisi yang ditentukan oleh peraturan tersebut. ([Badilag][5])
Jadi, jangan menganggap perkara dispensasi kawin hanya sekadar mengurus dokumen.
Ada proses persidangan yang harus dijalani.
8. APAKAH ORANG TUA BOLEH MEMAKSA ANAK MENIKAH?
Persoalan dispensasi kawin bukan sekadar bagaimana memperoleh izin menikah.
Yang sangat penting adalah memastikan keputusan tersebut memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak.
Hakim akan mempertimbangkan keadaan konkret dan kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeriksaan perkara. ([Mahkamah Agung][6])
Oleh karena itu, keluarga sebaiknya tidak mengambil keputusan secara terburu-buru hanya karena merasa malu atau mendapat tekanan lingkungan.
Yang harus dipikirkan adalah masa depan anak, kesiapan calon pasangan, pendidikan, kesehatan, tanggung jawab keluarga, dan konsekuensi hukum perkawinan.
9. JANGAN MENCOBA MENIKAH SECARA DIAM-DIAM
Ketika KUA belum dapat mencatat perkawinan karena usia belum memenuhi ketentuan, jangan mencari jalan pintas dengan melakukan perkawinan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari.
Lebih baik menempuh prosedur dispensasi kawin melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memang disediakan ketika terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan. ([JDIH Mahkamah Agung RI][1])
10. CONTOH KASUS
Misalnya:
Seorang anak perempuan berusia 17 tahun diketahui hamil. Keluarga kemudian berencana menikahkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah dari calon anak tersebut.
Keluarga datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan.
Namun, karena usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun, perkawinan belum dapat dilaksanakan tanpa adanya dispensasi kawin.
Dalam kondisi demikian, keluarga dapat berkonsultasi dan mempersiapkan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang.
Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasil akhirnya tetap merupakan kewenangan hakim.
JANGAN TUNGGU TERLALU LAMA
Jika keluarga sudah mengetahui bahwa usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun dan KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan karena alasan tersebut, sebaiknya segera mencari informasi mengenai prosedur dispensasi.
Persiapkan dokumen dengan benar dan pahami tahapan persidangannya.
Kesalahan dalam dokumen, ketidaksesuaian identitas, atau ketidaksiapan menghadapi persidangan dapat membuat proses menjadi lebih sulit.
KESIMPULAN
Anak hamil di luar nikah dan masih di bawah usia 19 tahun bukan berarti keluarga tidak memiliki jalan hukum untuk mengurus perkawinan.
Apabila perkawinan memang akan dilaksanakan, terdapat mekanisme permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan.
Namun, dispensasi bukan otomatis diberikan hanya karena anak sudah hamil. Permohonan akan diperiksa hakim dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. ([JDIH Mahkamah Agung RI][7])
Siapkan sejak awal:
📌 KTP orang tua/wali
📌 Kartu Keluarga
📌 Akta kelahiran anak
📌 Ijazah terakhir
📌 Identitas calon pasangan
📌 Surat penolakan KUA bila ada
📌 Dokumen pendukung lainnya
📌 Surat permohonan dispensasi kawin
Jangan panik, jangan mencari jalan pintas. Tempuh prosedur hukum yang benar.
KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN
NURHADI, SE, SH, MH, CPM, CDM
Advokat | Konsultan | SantriPrener | Kreator | Owner | Certified Digital Marketing
Konsultasi Hukum & Perizinan GRATIS
Kerjasama Mitra
📱 0821-4314-9379
📱 Pimpinan KHN Nurhadi, MH: 0857-3205-9321
🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.kantorpengacarasurabaya.my.id
#DispensasiKawin #NikahDibawahUmur #HukumKeluarga #KonsultasiHukum #KantorHukumNurhadi
